Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Blog Article

“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

aset acuan tersebut masih harus diciptakan pada saat tanggal penyerahan) , maka harga kontrak berjangkanya belum dapat ditetapkan oleh arbitrage. Dalam skenario ini hanya ada satu cara menetapkan harga yaitu dengan menghitung suplai dan permintaan pasar atas aset acuan untuk digunakan sebagai harga kontrak berjangka.

Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses situs World-wide-web resmi Bappebti melalui tautan ," ujar Aldison.

Dalam linguistik, kata “komoditas” ini mulai dikenal dan digunakan di Inggris pada abad ke-fifteen berasal dari bahasa Perancis adalah “commodité” yang berarti “sesuatu yang menyenangkan” dalam kualitas dan pelayanan.

Dengan begitu, pemblokiran area situs Net entitas di bidang PBK tak berizin Bappebti memiliki dasar hukum yang kuat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

855 situs web yang melakukan kegiatan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Baca selengkapnya Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.

Selain itu, penyedia aplikasi opsi biner tersebut tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Jadi, apabila masyarakat merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab.

one. Perdagangan Ilegal Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal two sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal two KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum 24 Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal four KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.

Adanya situs-situs ilegal yang mengatasnamakan perdagangan berjangka komoditi ini, tidak hanya merugikan masyarakat yang menjadi korban, namun juga merugikan industri perdagangan berjangka komoditi.

Sama akan hal itu, tujuan dari komoditas ini juga untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Perdagangan komoditas juga bisa dilakukan dengan cara tukar menukar. Dalam hal itu, maksudnya adalah sebuah barang akan ditukar dengan barang atau produk lain.

"Sebelum berinvestasi, masyarakat diharapkan selalu mengecek legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.

Hal itulah yang akan membuat perdagangan komoditas memiliki kontrak yang berjangka. Di dalamnya akan terdiri dari standar dasar. Atas jumlah dan kualitas minimum dari komoditas yang akan diperdagangkan nantinya.